Pasal 52
(1) Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan 10 Keputusan Presiden, paling lambat tanggal 1 Januari 2006.
(2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 10 Keputusan Presiden ini belum dipenuhi, maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Penggolongan penyedia barang/jasa konstruksi tetap diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Usaha kecil jasa pelaksanaan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
b. Usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah;
c. Usaha besar jasa pelaksanaan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
d. Usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
e. Usaha menengah dan usaha besar jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.
skip to main |
skip to sidebar
Masukan kata kunci tentang pengadaan barang jasa yang akan dicari;
heldiatheldi.net
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Keppres 80/2003, pengadaan, barang/jasa, panitia lelang, ppk, pejabat pembuat komitmen, dan semua hal tentang pengadaan barang jasa
Pengadaan Links
Download Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
Label
- Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (1)
- Download (1)
- e-proc (1)
- E-procurement (1)
- eproc (1)
- Etika Pengadaan (1)
- Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak (1)
- Isi Kontrak (1)
- Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa - Pasal 12 (1)
- Jenis Kontrak (1)
- Kebijakan Umum (1)
- Keikutsertaan Perusahaan Asing (1)
- Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya (2)
- keppres 80/2003 (1)
- KETENTUAN LAIN-LAIN (1)
- KETENTUAN PENUTUP (1)
- KETENTUAN PERALIHAN (1)
- Ketentuan Umum (1)
- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (1)
- Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa (1)
- lelang via internet (1)
- Maksud dan Tujuan (1)
- Metoda Evaluasi Penawaran (1)
- Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (2)
- Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran (2)
- Panitia Lelang (1)
- Panitia/Pejabat Pengadaan (1)
- Pasal 01 (3)
- Pasal 02 (1)
- Pasal 03 (1)
- Pasal 04 (1)
- Pasal 05 (1)
- Pasal 06 (1)
- Pasal 07 (1)
- Pasal 08 (1)
- Pasal 09 (1)
- Pasal 10 (1)
- Pasal 11 (1)
- Pasal 13 (1)
- Pasal 14 (1)
- Pasal 15 (1)
- Pasal 16 (1)
- Pasal 17 (1)
- Pasal 18 (1)
- Pasal 19 (1)
- Pasal 20 (1)
- Pasal 21 (1)
- Pasal 22 (1)
- Pasal 23 (1)
- Pasal 24 (1)
- Pasal 25 (1)
- Pasal 26 (1)
- Pasal 27 (1)
- Pasal 28 (1)
- Pasal 29 (1)
- Pasal 30 (1)
- Pasal 31 (1)
- Pasal 32 (1)
- Pasal 33 (1)
- Pasal 34 (1)
- Pasal 35 (1)
- Pasal 36 (1)
- Pasal 37 (1)
- Pasal 38 (1)
- Pasal 39 (1)
- Pasal 40 (1)
- Pasal 41 (1)
- Pasal 42 (1)
- Pasal 43 (1)
- Pasal 44 (1)
- Pasal 45 (1)
- Pasal 46 (1)
- Pasal 47 (1)
- Pasal 48 (1)
- Pasal 49 (1)
- Pasal 50 (1)
- Pasal 51 (1)
- Pasal 52 (1)
- Pasal 53 (1)
- Pasal 54 (1)
- Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa (1)
- Pelaksanaan Atas Pengadaan (1)
- Pelelangan/Seleksi Ulang (1)
- Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil (1)
- Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan (1)
- Pembiayaan Pengadaan (1)
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (1)
- Pembukaan (1)
- Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (1)
- Penandatanganan Kontrak (1)
- PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (1)
- Pengadaan Barang/Jasa (1)
- PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA (1)
- Pengawasan (1)
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (1)
- Pengertian Istilah (1)
- Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1)
- Penghentian dan Pemutusan Kontrak (1)
- Penjelasan (1)
- Penjelasan Pasal 1 (1)
- Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Penyelesaian Perselisihan (1)
- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (1)
- Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil (1)
- Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi (1)
- Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa (1)
- Persyaratan Penyedia Barang/Jasa (1)
- Perubahan Kontrak (1)
- Perubahan Pasal 1 (2)
- Prakualifikasi dan Pascakualifikasi (1)
- Preferensi Harga (1)
- Prinsip Dasar (1)
- Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan (1)
- Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (1)
- Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi (1)
- revisi keppres (1)
- Ruang Lingkup (1)
- Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat (1)
- Sanksi (1)
- Serah Terima Pekerjaan (1)
- Sertifikasi (1)
- Sertifikat Keahlian (1)
- Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi (1)
- SWAKELOLA (1)
- Tindak Lanjut Pengawasan (1)
- Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak (1)