Pasal 50
(1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
(2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005.
(3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
skip to main |
skip to sidebar
Masukan kata kunci tentang pengadaan barang jasa yang akan dicari;
heldiatheldi.net
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Keppres 80/2003, pengadaan, barang/jasa, panitia lelang, ppk, pejabat pembuat komitmen, dan semua hal tentang pengadaan barang jasa
Pengadaan Links
Download Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
Label
- Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (1)
- Download (1)
- e-proc (1)
- E-procurement (1)
- eproc (1)
- Etika Pengadaan (1)
- Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak (1)
- Isi Kontrak (1)
- Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa - Pasal 12 (1)
- Jenis Kontrak (1)
- Kebijakan Umum (1)
- Keikutsertaan Perusahaan Asing (1)
- Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya (2)
- keppres 80/2003 (1)
- KETENTUAN LAIN-LAIN (1)
- KETENTUAN PENUTUP (1)
- KETENTUAN PERALIHAN (1)
- Ketentuan Umum (1)
- Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (1)
- Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa (1)
- lelang via internet (1)
- Maksud dan Tujuan (1)
- Metoda Evaluasi Penawaran (1)
- Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (2)
- Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran (2)
- Panitia Lelang (1)
- Panitia/Pejabat Pengadaan (1)
- Pasal 01 (3)
- Pasal 02 (1)
- Pasal 03 (1)
- Pasal 04 (1)
- Pasal 05 (1)
- Pasal 06 (1)
- Pasal 07 (1)
- Pasal 08 (1)
- Pasal 09 (1)
- Pasal 10 (1)
- Pasal 11 (1)
- Pasal 13 (1)
- Pasal 14 (1)
- Pasal 15 (1)
- Pasal 16 (1)
- Pasal 17 (1)
- Pasal 18 (1)
- Pasal 19 (1)
- Pasal 20 (1)
- Pasal 21 (1)
- Pasal 22 (1)
- Pasal 23 (1)
- Pasal 24 (1)
- Pasal 25 (1)
- Pasal 26 (1)
- Pasal 27 (1)
- Pasal 28 (1)
- Pasal 29 (1)
- Pasal 30 (1)
- Pasal 31 (1)
- Pasal 32 (1)
- Pasal 33 (1)
- Pasal 34 (1)
- Pasal 35 (1)
- Pasal 36 (1)
- Pasal 37 (1)
- Pasal 38 (1)
- Pasal 39 (1)
- Pasal 40 (1)
- Pasal 41 (1)
- Pasal 42 (1)
- Pasal 43 (1)
- Pasal 44 (1)
- Pasal 45 (1)
- Pasal 46 (1)
- Pasal 47 (1)
- Pasal 48 (1)
- Pasal 49 (1)
- Pasal 50 (1)
- Pasal 51 (1)
- Pasal 52 (1)
- Pasal 53 (1)
- Pasal 54 (1)
- Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa (1)
- Pelaksanaan Atas Pengadaan (1)
- Pelelangan/Seleksi Ulang (1)
- Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil (1)
- Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan (1)
- Pembiayaan Pengadaan (1)
- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (1)
- Pembukaan (1)
- Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (1)
- Penandatanganan Kontrak (1)
- PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (1)
- Pengadaan Barang/Jasa (1)
- PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA (1)
- Pengawasan (1)
- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (1)
- Pengertian Istilah (1)
- Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1)
- Penghentian dan Pemutusan Kontrak (1)
- Penjelasan (1)
- Penjelasan Pasal 1 (1)
- Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Penyelesaian Perselisihan (1)
- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (1)
- Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil (1)
- Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi (1)
- Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa (1)
- Persyaratan Penyedia Barang/Jasa (1)
- Perubahan Kontrak (1)
- Perubahan Pasal 1 (2)
- Prakualifikasi dan Pascakualifikasi (1)
- Preferensi Harga (1)
- Prinsip Dasar (1)
- Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan (1)
- Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (1)
- Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi (1)
- revisi keppres (1)
- Ruang Lingkup (1)
- Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat (1)
- Sanksi (1)
- Serah Terima Pekerjaan (1)
- Sertifikasi (1)
- Sertifikat Keahlian (1)
- Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (1)
- Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi (1)
- SWAKELOLA (1)
- Tindak Lanjut Pengawasan (1)
- Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak (1)